PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP

Pada hari ini diumumkan CNC tahap ke-tiga sebagaimana terlampir yang memenuhi syarat dengan undang-undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23  Tahun 2010, antara  lain :

1. Wilayahnya tidak tumpang tindih;
2. Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku

Bagi IUP yang diumumkan hari ini, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini wajib:

• Tahapan Eksplorasi :

1. Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir.

• Tahapan Operasi Produksi :

1. Menyampaikan persetujuan UKL, UPL/AMDAL,
2. Menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan.
3. Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir.

Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemegang IUP tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka pemegang IUP tidak akan diberikan sertifikat clear and clean.

Bagi IUP yang belum diumumkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemberi izin dan akan dilakukan pengumuman secara bertahap bagi IUP yang sudah memenuhi syarat.

Pengumuman CNC  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  apabila  terdapat kekeliruan dalam   pengumuman   ini,   akan   dilakukan   perbaikan   dan   ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 Mei 2012

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Thamrin Sihite

Selengkapnya lihat di:  www.djmbp.esdm.go.id

Hari itu menu saya adalah gemblong. Anda pasti tahu apa itu gemblong. Ya, gemblong adalah makanan tradisional yang terbuat dari ketan yang digoreng dan di sekujur tubuhnya (ahh.. denger kata sekujur tubuh jadi inget kalo sekarang lagi heboh video sex anggota DPR hehe..), ya sekujur tubuhnya dibaluri gula. Jadi rasanya kenyal-kenyal nikmat hmmmmhhh .

Ditemani kopi dan gemblong, saya membaca koran yang wajib dibaca di setiap pagi. Ada koran Bisnis Indonesia, Kontan, Koran Tempo, Kompas, The Jakarta Post, dan Jakarta Globe. Beberapa berita menarik dan relevan akan dipilih dan diedarkan ke semua pengguna layanan Library. Lagi asyik-asyiknya nyeruput kopi item, saya setengah terkejut ketika membaca berita bahwa lebih dari 60% beras ketan yang ada di Indonesia tahun ini adalah beras ketan impor. Waduh…dengan kata lain gemblong yang saya makan hari itu, bisa jadi berbahan beras ketan impor. Itu artinya lagi, sama saja saya memakan gemblong impor. Ditambah lagi fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai importir gula. Jadi gak salah dong kalo saya bilang gemblong yang rasanya kenyal-kenyal nikmat itu adalah gemblong impor (mulai ngelantur dan gak ngerti konsep dan ujung-ujungnya cari kambing item hehehe).

Terlepas dari apakah beras ketan yang menjadi bahan dasar gemblong yang saya makan berasal dari impor atau bukan, berita itu memberikan saya informasi lain yakni seputar ketentuan impor beras dan impor gula.

Kalo merujuk ke primbon, impor beras itu di atur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No: 12/M-DAG/PER/4/2008 Ketentuan impor dan ekspor beras yang dirubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009; 35/M-DAG/PER/8/2009 dan 06/M-DAG/PER/2/2012 (kalo mau baca peraturannya klik aja, agi males nih bikin ringkasan hehehe).

Sedangkan kalo impor gula diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah dirubah oleh Keputusan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/KEP/XII/2004 (1); (2) 08/m-dag/per/4/2005; (3) 19/M-DAG/PER/4/2006; (4)8/M-DAG/PER/4/2007; dan (5) 19/m-dag/per/5/2008. (kalo yang ini gak papa deh gw ringkas, mumpung lagi ada yang minta riset hehe). Begini nih ringkasannya:

Impor Raw Sugar

Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula (IP Gula).

Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

1. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API- T);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Rekomendasi dari:

• Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau
• Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).

Impor Gula Kristal Putih

Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi syarat hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula (IT Gula).

Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Gula adalah perusahaan yang perolehan tebunya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen):

1. bersumber dari petani tebu; atau
2. merupakan hasil kerjasama dengan petani tebu setempat.

Bukti perolehan tebu didasarkan surat keterangan perolehan tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.

Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
2. Angka Pengenal Importir (API);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penunjukan IT Gula berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Melalui peraturan Menteri ini, pemerintah menetapkan sebanyak 65 Produk Pertambangan yang diatur ekspornya. Produk Pertambangan yang diatur ekspornya harus berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi dan/atau KK.

ET-Produk Pertambangan

Ekspor Produk Pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) dari Menteri. Dimana untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. Rekomendasi Dirjen Minerba.

Persetujuan Ekspor

Setiap pelaksanaan ekspor Produk Pertambangan hanya dapat dilakukan oleh ET-Produk Pertambangan yang telah mendapat persetujuan ekspor Produk Pertambangan dari Menteri.

Untuk mendapatkan persetujuan ekspor, ET-Produk Pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. Rekomendasi Dirjen Minerba.

Verifikasi Oleh Surveyor

Produk Pertambangan yang diatur ekspornya wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang yang dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, ET-Produk Pertambangan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor meliputi:

1. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan;
2. jumlah Produk Pertambangan;
3. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif di laboratorium; dan
4. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.

Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa kualitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam Produk Pertambangan. Persetujuan Ekspor dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pengakuan ET-Produk Pertambangan dicabut apabila:

1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 3 (tiga) kali;
2. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan/atau persetujuan ekspor;
3. mengekspor produk pertambangan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor Produk Pertambangan; dan/atau
4. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan dan/atau persetujuan ekspor.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 7 Mei 2012 (tasbul)

Definisi

1. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.
2. Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung Subsidi.
3. Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.
4. Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.
5. Komite Antidumping Indonesia, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Tindakan Antidumping

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian. Besarnya Bea Masuk Antidumping paling tinggi sama dengan Marjin Dumping.

Bea Masuk Antidumping dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KADI. Penyelidikan oleh KADI dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI. Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada KADI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian.

Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping dimana masa pengenaan Bea Masuk Antidumping berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengenaan.

Tindakan Imbalan

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan, jika:

1. barang yang diimpor mengandung Subsidi di negara pengekspor; dan
2. impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan Kerugian.

Besarnya Bea Masuk Imbalan paling tinggi sama dengan Subsidi Neto.

Menteri keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Imbalan dimana masa pengenaan Bea Masuk Imbalan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengenaan.

Tindakan Pengamanan

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan jika:

1. terjadi lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing; dan
2. lonjakan jumlah impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri.

Tindakan Pengamanan meliputi pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau Kuota.

Besarnya Bea Masuk Tindakan Pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri.

Tindakan Pengamanan hanya dikenakan selama dianggap perlu untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius dan untuk memberikan jangka waktu penyesuaian yang diperlukan bagi Industri Dalam Negeri yang mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius.

Jangka waktu pengenaan Tindakan Pengamanan paling lama 4 (empat) tahun.

Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 4 Juli 2011

Definisi

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
• Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal. Kewajiban memiliki Amdal di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
2. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
3. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
4. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
5. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau
2. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup,

dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:

1. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
2. berdasarkan pertimbangan ilmiah, ,tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 12 April 2012 (tasbul)

Untuk penegakan disiplin profesional dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, perlu diatur kembali mengenai disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Bahwa norma disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima di lingkungan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, perlu disusun/dikompilasi bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi sebagai acuan untuk menangani pengaduan dugaan pelanggaran disiplin professional dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Ketua Konsil Kedokteran Indonesia menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 TAHUN 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi 

Definisi:

1. Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturanaturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia.

Pengaturan Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; dan
3. menjaga kehormatan profesi.

Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi terdiri dari 28 bentuk, meliputi:

1. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
2. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
3. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
4. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
5. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
6. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
7. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
8. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
9. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
10. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
11. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
13. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
14. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;
15. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
16. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. membuka rahasia kedokteran;
18. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
19. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;
20. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
22. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
23. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;
24. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
25. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
26. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
28. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI / MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

Pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku, Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan KKI ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2011 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 15 Maret 2012 (tasbul)

Definisi

1. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah infrastruktur yang meliputi pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
2. Produksi dalam negeri adalah barang dan Jasa tennasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan jasa pacta suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan kualitas barang dan jasa sehingga dapat beroperasi sesuai dengan umur teknis yang direncanakan. Barang yang digunakan harus dipabrikasi secara utuh oleh produsen dalam negeri.

Kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa produk dalam negeri berlaku terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta (BUS) atau Koperasi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaral Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Hibah/Pinjaman Luar Negeri.

Pengadaan barang impor dilakukan dalam hal:

1. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
3. jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dimana Pernyataan ketidakmampuan harus dikeluarkan oleh pabrikan/asosiasi.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
5. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (pLTGU);
6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
7. Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik.

Secara lebih terperinci, dalam peraturan ini diatur mengenai besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk masing-masing infrastruktur ketenagalistrikan seperti tersebut di atas berserta kapasitas terpasangnya

Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan PLTU sampai dengan 135 MW per unit dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional
2. Pembangunan PLTA sampai dengan 150 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional;
3. Pembangunan PLTP sampai dengan 60 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional;
4. Pembangunan PLTGU dilaksanakan oleh perusahaan nasional yang bekerjasama dengan perusahaan asing dengan pembagian Iingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional serta penyelesaiannya menjadi kewajiban pemimpin kerjasama.
5. Pembangunan PLTS dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC nasional.
6. Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC nasional

Sanksi

Penyedia barang/jasa pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat dikenakan sanksi apabila:

1. nilai TKDN pada akhir proyek yang diverifikasi tidak mencapai besaran TKDN yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
2. tidak memberikan/membuka data pendukung atas hasil penghitungan sendiri (self assessment) dan/atau tidak bersedia diverifikasi;
3. dengan sengaja melakukan pemalsuan data komponen dalam negeri sehingga akan menimbulkan pengaruh terhadap nilai TKDN; dan/atau
4. tidak melaksanakan sarna sekali penggunaan produksi dalam negeri.

Sanksi yang diberukan berupa sanksi administratif dan sanksi finansial yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan proyek.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku - tanggal 1 Juli 2012, Peraturan Menteri Perindustrian Namar 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Definisi:

1. Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK.
2. Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Penghentian Sementara Transaksi

PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana yang bentuknya dapat berupa penghentian aktifitas rekening. Surat permintaan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi disampaikan PPATK kepada kantor pusat atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan.

Penundaan Transaksi

- Inisiatif Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan. Penundaan Transaksi dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

1. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
2. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

- Perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan Penundaan Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. nama dan jabatan yang meminta Penundaan Transaksi;
2. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan Penundaan;
3. alasan Penundaan Transaksi; dan
4. tempat Harta Kekayaan berada.

Pihak Pelapor wajib melaksanakan Penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan Penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pelaksanaan Penundaan Transaksi.

Bank

Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dapat dilakukan terhadap:

1. transaksi debet;
2. saldo tertentu; dan/atau
3. transaksi kredit.

Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi meliputi Transaksi:

1. penarikan atau penyetoran melalui pemindahbukuan tabungan, giro,deposito, atau produk simpanan lainnya;
2. transfer dana antar bank; dan/atau
3. pencairan atau pemindahtanganan surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

Pasar Modal

Transaksi reksa dana yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:

1. redemption atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh Pengguna Jasa atau pemegang unit penyertaan; atau
2. switching atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi pada bank kustodian yang sama.

Penghentian Sementara Transaksi atas permintaan PPATK serta Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan atau atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan oleh manajer  nvestasi atau bank kustodian.

Perusahaan Perasuransian

Transaksi perusahaan asuransi umum yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:

1. pembayaran klaim asuransi; atau
2. pengembalian premi karena:

1)       pembatalan polis asuransi;

2)       kelebihan pembayaran premi;

3)       perubahan syarat dan kondisi polis; atau

4)       sebab lainnya.

Transaksi asuransi jiwa yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:

1. pembayaran klaim asuransi;
2. pengembalian premi karena:

1)       pembatalan polis asuransi;

2)       kelebihan pembayaran premi;

3)       perubahan syarat dan kondisi polis; atau

4)       sebab lainnya.

1. penarikan sebagian dana (partial withdrawal) atau penarikan seluruh dana (surrender) yang dimiliki oleh pemegang polis, untuk produk unitlink;
2. pembayaran pinjaman polis; atau
3. pembayaran nilai tunai polis.

Transaksi perusahaan pialang asuransi yang dapat dihentikan sementara atau ditunda adalah Transaksi pembayaran premi kepada perusahaan asuransi atau Transaksi pembayaran klaim kepada penerima manfaat, dalam hal premi atau klaim dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2012

Definisi

1. Surat Izin Mengemudi, disingkat SIM, adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional.

Surat Izin Mengemudi terdiri atas:

1. SIM perseorangan; dan
2. SIM umum.

SIM perseorangan, terdiri atas:

1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
   1. mobil penumpang perseorangan; dan
   2. mobil barang perseorangan;
2. SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
   1. mobil bus perseorangan; dan
   2. mobil barang perseorangan;
3. SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
   1. kendaraan alat berat;
   2. kendaraan penarik; dan
   3. kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
   1. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
   2. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); dan
   3. SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity);
5. SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

Surat Izin Mengemudi (SIM) umum terdiri atas:

• SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1. mobil penumpang umum; dan
2. mobil barang umum;

• SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

1. mobil penumpang umum; dan
2. mobil barang umum;

• SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:

1. kendaraan penarik umum; dan
2. Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Persyaratan:

Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meliputi:

• usia;
• administrasi; dan
• kesehatan.

Persyaratan usia paling rendah:

• berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
• berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
• berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
• berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
• berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan
• berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

Persyaratan administrasi terdiri atas persyaratan pengajuan:

• SIM baru;
• perpanjangan SIM;
• pengalihan golongan SIM;
• perubahan data pengemudi;
• penggantian SIM hilang atau rusak;
• penerbitan SIM akibat pencabutan SIM; dan
• SIM Internasional

Persyaratan Kesehatan:

• Kesehatan rohani; dan
• Kesehatan jasmani yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan, dan

SIM Bagi WNA

Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dapat mengajukan penerbitan SIM kepada kepolisan dengan ketenutan, diantaranya sebagai berikut:

• Batasan usia

1. berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
2. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
3. berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.

• mengisi formulir pengajuan SIM;
• Salinan dokumen keimigrasian berupa:

1. paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
3. paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
4. paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.

• Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan
• Mengikuti ujian

Surat Izin Mengemudi berlaku disluruh wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Lebih jauh peraturan ini mengatur mengenai:

• Persyaratan usia, administrasi dan kesehatan
• Tata cara penerbitan SIM
• Pelaksanaan ujian SIM
• Pemblokiran SIM

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku (tanggal 8 Maret 2012), semua peraturan yang mengatur tentang Regident Pengemudi dan/atau yang berkaitan dengan penerbitan SIM, dinyatakan tidak berlaku.

Jual belitenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pehjualan atau pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri.

Penjualan Tenaga Listrik

Penjualan tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat:

1. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
2. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
3. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

Untuk memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

1. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
4. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;
5. neraca daya di wilayah usahanya; dan
6. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan penjualan tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pembelian Tenaga Listrik

Pembelian tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat:

1. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
2. hanya sebagai penunjang pemenuhan’ kebutuhan tenaga listrik setempat;
3. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
4. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
5. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
6. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik lintas negara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

1. salinan izin usaha peI1yediaan tenaga listrik;
2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;
3. neraca daya di wilayah usahanya; .. /
4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan pembelian tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 2012.